oleh

Literasi, Religius dan Transformatif

Catatan Kritis Untuk Maluku Utara

 

Bagaimana mungkin di sebuah daerah yang mayoritas penduduknya percaya bahwa ayat pertama yang diterima Nabinya adalah “Iqra” – Bacalah – tetapi tingkat literasinya terbilang rendah?

Saat diminta membuka kegiatan “Kemah Literasi” di kampus IAIN Ternate, saya sempatkan diri bertanya tentang tema yang dipilih untuk kegiatan ini ; Literasi, Religius dan Transformatif. Panitia menjelaskan jika tema ini disesuaikan dengan muatan “Kemah Literasi” untuk ratusan mahasiswa baru yang berkaitan dengan kemampuan baca tulis, pemahaman pondasi agama dan agenda transformasi yang dilakukan kampus dan ICMI – sebuah perkumpulan para cendekia muslim di Maluku Utara.

Secara sederhana, saya malah mengaitkan tema ini dengan lima ayat pertama dalam Al-Qur’an – surah Al Alaq yang diturunkan Allah SWT lewat Malaikait Jibril kepada Rasulullah. “Iqra” adalah perintah. “Bacalah” – apa yang dibaca saat ayat pertama disampaikan? Secara semiotik, “Iqra” bukan perintah yang berlaku saat itu. Ia sesuatu yang futuristik. Semacam petunjuk transendental yang diafirmasi sebagai pondasi peradaban di masa depan. Dan karena itu, membaca dan juga menulis adalah pilar penting literasi yang akan menopangtinggikan level kemanusiaan.

“Membaca” adalah intervensi logika untuk mengenal dan mengetahui seperti pemahaman “Bacalah dengan menyebut nama TuhanMu”. Ada penggiringan untuk menerima sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang imanen. Dan karena kita membaca maka kita percaya. Tak mungkin mengenal Tuhan jika tak bisa membaca. “Dia yang menciptakan manusia dari segumpal darah”. Siapa Dia? “Tuhanmulah yang Maha Mulia”. Di sini religiusitas tak sekedar dimensi keyakinan semata, tapi Ia mengalami internalisasi dalam kehidupan nyata.

Di ayat selanjutnya ; “Yang mengajarkan manusia dengan pena”, menunjukkan dinamika transformasi dari sesuatu yang abstrak menjadi konkret. ”Bil qalam” jadi medium untuk belajar agar terkoneksi dengan ayat terakhir di fase awal turunnya Al-Qur’an ; “Dia yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya”. Ayat ini jadi tujuan dari perintah “bacalah”. Dari situ kita memahami pentingnya pengetahuan. ”Bil qalam” juga merefleksikan “menulis” sebagai kepingan mata uang peradaban yang menyatu dengan “membaca”.

Bayangkan dalam logika akal sehat, ada fakta bahwa Al-Qur’an yang diwahyukan kepada Muhammad SAW itu turun secara lisan dalam periode waktu yang sangat panjang. Selama 23 tahun, lebih dari 6000an ayat “turun” di banyak tempat berbeda dan tidak berurutan. Ia diturunkan sesuai kebutuhan dan konteks dakwah pada saat itu. Critical poinnya adalah jika tak ada sahabat yang mengumpulkan sebaran ayat-ayat itu dan “menuliskan” ulang lalu melakukan kurasi agar sesuai kaidah penulisan mushaf “Rasm Utsmani” – apakah kitab suci yang diyakini kebenarannya itu ada secara fisik saat ini?

Jika Al-Quran tidak ada secara fisik lalu apa yang menjadi pedestal Islam dan jadi pedoman keyakinan? Hadir secara fisik saja jarang disentuh dan dibaca apalagi hanya dalam bentuk lisan. Karena itu, literasi religius tak bisa dipahami secara dangkal sebagai perintah untuk membaca semata tapi mesti dilengkapi dengan kemampuan transformatif untuk menulis.

Balik ke pertanyaan pembuka di tulisan ini, sebuah fakta menyedihkan jika Maluku Utara, sebuah kawasan dengan populasi Islam terbesar, yang kitab sucinya memerintahkan membaca sebelum memerintahkan apapun yang lain, yang punya masa lalu gemilang dengan perpaduan Islam dan budaya lokal hingga kini masih terjebak krisis literasi? Berapa persentase kemampuan membaca Al-Qur’an yang bisa diukur saat ini? Berapa persen kemampuan membaca dan menulis secara umum terutama di dunia pendidikan dasar dan menengah?

Skor literasi Maluku Utara sebagaimana disampaikan oleh Gubernur Sherly dalam Rapat Koordinasi Pendidikan akhir September 2026 berada pada angka 37 dari 100. Artinya kita berada di level terendah – 0 hingga 39 – dan butuh intervensi yang serius dan terukur. Di level ini, siswa akan kesulitan memahami makna bacaan dan hanya mampu mengenali kata atau fakta yang sangat sederhana.

Padahal target capaian ideal yang terbaca dari laporan pendidikan dengan standarisasi nasional adalah 60 – 70. Ini level aman untuk belajar secara mandiri. Jika ingin berkembang secara profesional, scoringnya harus di atas 80 karena di sini siswa akan mampu memahami, menganalisa, dan mengevaluasi bacaan yang kompleks serta menyimpulkan informasi secara akurat.

Fakta lain yang membuat terhenyak disampaikan oleh Sekretaris Daerah, Syamsuddin Abdul Kadir dalam “Provincial Steering Committee Meeting”  program KREASI – inisiasi Save The Children bersama para mitra – untuk tahun 2026 di mana berdasarkan data kompetensi siswa, rata-rata siswa SD hingga SMA yang memiliki kemampuan literasi hanya 3 – 4 dari 10 siswa. Pada siswa SD kelas 3, kemampuan literasi baru sebatas mengenal huruf. Itupun dalam proses yang belum sepenuhnya lancar. Jika struktur pendidikan terbawah demikian lemah – maka hasilnya akan terbaca pada tingkatan selanjutnya. Hasil “Tes Kemampuan Akademik” siswa SMA dan sederajat untuk seluruh Maluku Utara tahun lalu menempatkan kita pada posisi 27 dari 38 provinsi.

Kendala luas wilayah yang berkelindan dengan akses pendidikan yang belum sepenuhnya terjangkau, infrastruktur yang belum mendukung, sebaran guru yang tidak merata, kualitas pembelajaran yang belum optimal dan kondisi sosial ekonomi adalah penyebab rendahnya skor literasi di Maluku Utara. Dominasi budaya lisan dan minimnya kebiasaan membaca di keluarga maupun masyarakat juga ikut berkontribusi memperburuk situasi ini.

Lalu apa yang harus dilakukan? Pelatihan guru sepertinya jadi agenda mendesak. Bagaimana mau meningkatkan minat baca dan kemampuan literasi siswa jika guru di beberapa kasus juga kesulitan untuk memahami bacaan secara sederhana. Sekolah sudah saatnya memberlakukan “10 menit membaca” – membaca buku apa saja setiap hari di kelas sebelum memulai mata pelajaran.

Dukungan keluarga juga harusnya jadi stimulan utama. “Aturan” yang sama mungkin bisa diterapkan saat waktu lowong di rumah. Pemerintah Daerah sebagai regulator sebaiknya menerbitkan aturan untuk mendukung kegiatan literasi secara terukur. Partisipasi keluarga dan masyarakat dibutuhkan karena isyu pendidikan adalah kerja kolaborasi. Tak adil membebankan seluruhnya pada institusi pendidikan semata.

Kita juga tak mesti terjebak pada ilusi statistik. Tahun 2024, BPS mempublikasi “Angka Melek Huruf” – untuk mengukur persentase penduduk Maluku Utara usia di atas 15 tahun yang mampu membaca dan menulis huruf latin. Capaiannya terbilang tinggi yakni 98,80 persen. Tapi bagaimana komparasinya dengan fakta bahwa mayoritas kemampuan literasi dan numerasi kita terbilang rendah. Dan itu terkonfirmasi lewat laporan pendidikan. Bisa jadi ini menunjukkan adanya fenomena “buta huruf fungsional” yang tersembunyi dibalik sertifikat.

Kita tahu regulasi pendidikan saat ini tidak mengenal “siswa yang tidak naik kelas atau tidak lulus”. Semua dipermudah. Target “Anak Tidak Sekolah” yang mesti dikurangi diproyeksikan melalui “kewajiban” bersekolah saat usia 7 tahun tanpa memverifikasi “kemampuan” dasar. Artinya bisa jadi siswa akan terus naik kelas, bisa mengenal huruf dan membaca kata tapi gagal memahami teks. Belum lagi serbuan kemajuan teknologi yang membiasakan digital distraction dan konsumsi konten pendek yang diatur algoritma secara konsisten menggeser minat baca ke ruang tanpa suara kritis.

Pada persimpangan ini, literasi akan semakin terampas. Ia bisa menghilang dari peradaban. Dalam sebuah cerita fiksi pendek berjudul “Russian Vine” yang terbit tahun 2001 dalam antologi “Years Best SF7”, penulis sains Inggris – Simon Ings memberi peringatan serius lewat dialog yang paradoksal ; “Rob a culture of literacy, and rumor replace record, anecdotes supersede annals”. Rampas budaya literasi dari sebuah masyarakat, maka rumor akan menggantikan catatan, anekdot akan menggantikan kronik sejarah.

Fiksi Ings bercerita tentang serbuan alien ke bumi. Mereka ingin menciptakan bumi yang tenang, tertib dan indah. Tak ada senjata yang digunakan dalam serangan itu. Para alien itu hanya perlu mencabut kemampuan literasi manusia. Mereka merampas literasi bukan karena tak suka buku dan kebiasaan membaca, tetapi karena literasi adalah infrastruktur epistemologi. Tekhnologi kognitif yang mempermudah manusia melakukan koordinasi skala besar, membangun ilmu pengetahuan dan mempertahankan memori kolektif yang terverifikasi.

Tanpa literasi, tak ada kerja sama, sains mati dan yang tersisa hanyalah kawanan-kawanan kecil yang saling curiga, hidup dari gosip dan mitos. Ings menyebutnya sebagai “proliferasi model dunia” dan “parokialisme dalam segala kemegahannya”. Saya menamainya sebagai kematian epistemik. Kematian itu diawali dengan kombinasi scroll culture, masifnya penyebaran hoaks dan sistem pendidikan yang mengukur hafalan ketimbang pemahaman. Tak ada lagi “distributed cognition”. Kita kehilangan kemampuan untuk menyimpan, memverifikasi dan mewariskan pengetahuan lintas generasi.

Yang tersisa adalah setiap kelompok memiliki kronik sendiri yang diyakini sebagai kebenaran absolut. Tidak ada catatan kolektif yang jadi rujukan. Agama bisa berubah menjadi identitas yang tribal, demokrasi mati, kekerasan jadi tradisi untuk menandai siapa yang paling kuat dan berkuasa. Kita cepat merasa tahu karena dibantu algoritma – tapi bukan benar-benar memahami.

Ings menulis “religions multiply and speciate, fetishzing wildly”. Saya membacanya sebagai peringatan. Ada yang perlu dibenahi segera sebelum segalanya menjadi tak beraturan. Dalam Islam, “Iqra” tak boleh dibaca sebagai perintah historis. Ia adalah disposisi epistemik yang mengingatkan kemanusiaan untuk terus mencari, memeriksa dan memahami.

Jika kita gagal menjaga tradisi ini, mengabaikan pentingnya literasi maka bukan hanya rumor yang akan menggantikan catatan tapi kita sendiri akan hidup dalam anekdot yang terus ditertawakan secara satir tanpa sadar jika kronik sejarah kita telah lama lenyap. Kita menciptakan pemujaan-pemujaan baru yang liar dan melupakan “Yang Menciptakan”.

Asghar Saleh

Bagikan

Komentar

News Feed